Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten (Studi Kasus: No. 075 PK/PDT.SUS/2009) - Neltje, Jean; Camelia, Andini; Laffaiza, Nasywa; Tunnafsia Siregar, Tazkia; Herdiawan Syahputra, Dandi (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2023)
Kekayaan intelektual lahir dari pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis jika difungsikan dengan tepat. Nilai ekonomis yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual sehingga perlu diberikan perlindungan. UU Paten bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para penemu atau pemegang paten agar patennya tidak dilanggar dengan sewenang-wenang oleh orang lain yang tidak berhak. Contohnya kasus pembatalan hak paten yang terjadi pada PT. Niko Elektronik Indonesia melawan Edijanto. PT. Niko Elektronik Indonesia memintakan pembatalan paten atas nama Edijanto tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak memiliki unsur kebaruan dan invensi tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perlindungan paten. Metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan teori, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan teori hukum untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap paten di Indonesia dan di China. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa teknologi dianggap baru apabila teknologi tersebut terdapat unsur kebaruan dan belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar negeri dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan. Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa mematenkan suatu hal perlu memenuhi beberapa syarat tertentu, berikut terdapat 3 syarat yang dapat dipatenkan: invensi tersebut harus baru (novelty), invensi tersebut mengandung langkah inventif (inventive step), dan invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability).