The Validity of Marriage Through Constitutional Court Decision Number 69/Puu-XIII/2015 Reviewed from Law Number 1 Of 1974 - Sitohang, Bertrand Silverius; Manalu, Sahata; Sinaga, Mancur; Harefa, Niswan (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2023)
Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia lainnya. Dalam meneruskan keturunannya, seorang laki-laki dan seorang perempuan harus mempunyai ikatan yang sah atau yang disebut dengan perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), pengaturannya menunjukkan bahwa Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pada dasarnya perkawinan adalah suatu peristiwa yang memuat hak dan kewajiban antara suami istri yang akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan, tanggung jawab suami istri terhadap anak, dan akibat terhadap harta benda yang timbul sesudahnya. pernikahan. Berdasarkan Pasal 139 BW, apabila suami istri ingin memisahkan hartanya, maka harus dibuat perjanjian perkawinan. Bahkan BW mengatur bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 melakukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Adanya uji materi terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, menimbulkan permasalahan baru pada landasan hukum perjanjian perkawinan, serta penafsiran hukum antara UU Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.