Implementasi Akad Wakalah pada Produk Pembiayaan Al Murabahah di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo (Relevansi dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000) - Setiawan, Andri; Hidayatullah, Kholid; Wijaya, Muhamad Rudi; Afrizal, Afrizal (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2023)
Dalam transaksi jasa Perbankan Syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk Perbankan Syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Salah satu akad pelengkap dalam praktik di Perbankan Syariah yakni akad wakalah yang telah terealisasi dalam berbagai produk perbankan. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengelaborasi secara mendalam bagaimana akad ini seharusnya diterapkan dan diaplikasikan dan produk jasa Bank Syariah. Dalam tulisan ini juga dibahas tentang kaidah fiqh terhadap akad–akad tersebut, dan bagaimana seharusnya akad wakalah dapat diaplikasikan dalam produk-produk jasa perbankan Syariah agar sesuai dengan tuntunan syariat. Akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Pada hakikatya akad wakalah adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo dan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan praktek wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan (manajer, karyawan dan anggota). Lokasi penelitian ini di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo dengan teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di BTM Amanh Bina Insan dalam menerapkan akad wakalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Namun masih ada penyimpangan yang terjadi dari anggota BTM ABI, yang mana anggota justru menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diajukan. Menurut penulis perlu adanya edukasi terhadap anggota yang akan pembiayaan di BTM ABI dan akad wakalah tersebut tidak diberikan lagi kepada anggota, melainkan kepada petugas khusus yang ditunjuk oleh BTM ABI untuk melakukan akad wakalah tersebut dan membelanjakan dananya sesuai dengan rencana anggaran biaya yang di ajukan oleh anggota