Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Authors

  • Fahri Issa Mahendra Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
  • Hariyo Sulistiantoro Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12662

Keywords:

Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Pekerja Migran

Abstract

Berdasarkan data yang dicatat IOM di Indonesia menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada 2020 yakni 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Adapun berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan pelindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK meningkat 15,3% pada 2020. Lebih lanjut, KPPPA mencatat untuk konteks Indonesia mayoritas kasus TPPO berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan pra penelitian di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Jawa Timur bahwasannya diperoleh data kasus TPPO selama 4 tahun kebelakang mulai dari tahun 2021 jumal kasus mencapai 92 yang diantaranya kasus TPPO terkait Prostitusi pemanfaatan seksual, dan Pekerja migran Indonesia.

References

Barda Nawawi, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (2015) Perdagangan Orang, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Chairul Badria. 2005. Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Bandung : Erlangga.

Handar Subhandi. (2016) Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking). [Diakses 9 Januari 2020] http://handarsubhandi.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html.

Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta Edisi 59. 2019. hlm 7-10.

Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi Tego S. Mawarto, S.H., S.E., M.H Selaku Penyidik Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Jatanras Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 14 Oktober 2023.

Media Indonesia, (2023) [Diakses 22 Mei] https://mediaindonesia.com/humaniora/396329/tren-tindak-pidana-perdagangan-orang-terjadi-peningkatan,

Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinda, Putri Ayu. 2018. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.4, (No.1), hlm 1-24.

Rosnawati., Din, Mohd., & Mujibussalim. 2016. Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, (No, 1, Februari), hlm 1-7.

Rumondang Naibaho. (2023) Diakses di halaman Detik News, https://news.detik.com/berita/d-6706104/tangani-405-kasus-tppo-di-2020-2023-bareskrim-tetapkan-517-orang-tersangka,[Diakses 22 Mei 2023]

Vivi Ariyanti. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2. 2019. hlm 42-43.

Downloads

Published

11-01-2024

How to Cite

Mahendra, F. I., & Sulistiantoro, H. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 1860–1868. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12662

Issue

Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024

Section

Articles of Research

Citation Check

License

Copyright (c) 2024 Fahri Issa Mahendra

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).