Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam Proses Pengambilan Kebijakan Rapat Paripurna

Authors

  • Diah Luckyta Ningrum Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
  • Sarmini Sarmini Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12776

Keywords:

Peran, Faktor-Faktor dan Proses Pengambilan Kebijakan

Abstract

Tujuan penelitian ini guna mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam proses pengambilan kebijakan rapat paripurna dalam mekanisme sebelum, saat dan setelah rapat paripurna. Selain itu, guna menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan kebijakan rapat paripurna DPRD Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan peran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Surabaya dalam proses pengambilan kebijakan pada mekanisme sebelum, saat dan setelah rapat paripurna yaitu peran aktif dilakukan oleh anggota dewan sebagai perwakilan partai dan peran pasif anggota dewan dilakukan untuk melawan ketidakseimbangan politik dalam proses pengambilan kebijakan rapat paripurna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran meliputi tiga faktor yaitu posisi Jabatan ditunjukkan adanya penugasan partai politik, Aspirasi terdiri dari aspirasi partai politik dan aspirasi masyarakat sebagai bahan pembentukan raperda, dan kerja sama ditunjukkan dengan kekompakkan dan menyamakan persepsi antar anggota.

References

Aliyandi. (2019). Pelaksanaan Prinsip-prinsip Demokrasi Dalam Pengambilan Keputusan (Studi pada Badan Permusyawaratan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 03 (2), 229–251.

Apriansyah, S. dan A. (2023). Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Mengawasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6 (7), 5065–5070.

Fitri, Sunanda, & Mexsasi. (2015). Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Jurnal Online Mahasiswa, 2 (1), 1–14.

Ina Sopia. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Lex Administratum, 7 (1), 17–27.

Jaya Aswan. (2019). Nilai-nilai Islam Dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahteran Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Ditinjau Dari Prespektif Komunikasi Islam. Jurnal Ilmiah Kohesi, 3 (4), 22–36.

La Asiri. (2019). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Kebijakan Daerah (Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton. Kybernan?: Jurnal Studi Kepemerintahan, 4 (2).

Mulyono, Galih, P., & Rizal. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Indonesia. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.

Ni Komang dan Ketut. (2019). Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Dalam Pembentukan APBD Untuk Mewujudkan Pembangunan di Provinsi Bali. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 7 (7), 01–14.

Nur Rohim, & Yunus. (2014). Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, 2 (2), 255–274.

Ridwan. (2022). Kebijakan Publik Dalam Pusaran Partai Politik. Journal Of Politics and Democracy, 3 (1), 69–82.

Saleh, M., Khair, H. A., Kafrawi, K., & ... (2021). Eksistensi Fraksi Di Dprd Dalam Sistem Lembaga Perwakilan Berdasarkan Uu N0 17 Tahun 2014 Tentang Md3. … Sosial Ekonomi Dan …, 7, 149–157. http://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/41%0Ahttp://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/download/41/22

Sipangkar, L. (2016). Strengthening The Legislative Function Og Regional Refresentative Council. Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (3), 230–240.

Sunarto. (2017). Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945. Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945, 28 (1), 57–67.

Tessya, & Untung. (2019). Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Diponegoro Law Journal, 8 (4), 2797–2809. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Wahyono Eko. (2019). Peran DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal UIS, 8 (1), 53–74.

Downloads

Published

14-01-2024

How to Cite

Ningrum, D. L., & Sarmini, S. (2024). Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam Proses Pengambilan Kebijakan Rapat Paripurna. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 2544–2554. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12776

Issue

Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024

Section

Articles of Research

Citation Check

License

Copyright (c) 2024 Diah Luckyta Ningrum

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).