Peran DPRD terhadap Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Masyarat di Provinsi Sumatera Utara dalam Aspek Ekonomi Pembangunan

Abstract

Salah Peran dari DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan. Dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah mengenai pola dasar pembangunan daerah. Kemudian program tahunan yang terdapat pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Sebuah proyek tidak akan bisa masuk ke APBD jika DPRD merasa keberatan. Sebelum menyusun APBD, DPRD terlebih akan mengadakan kunjungan pada daerah-daerah guna menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan bekal di dalam pembahasan bersama kepala daerah. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan menganalisis dan menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tentang program pemerintah terhadap peningkatan kualitas permukiman di provinsi Sumatera Utara. Dengan situasi, kondisi, dan faktor faktor yang mempengaruhi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni dan sarana utilitas umum juga menjadi masalah pembangunan di Sumatera Utara. Untuk itu, telah diusulkan program pengadaan rumah layak huni dan pembangunan sarana utilitas umum untuk masyarakat Sumatera Utara.