Kronologis Kebijakan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Tahun 1969-2021

Authors

  • Ahmad Sabili Huda Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan politik. Program studi Ilmu Administrasi Negara, Indonesia
  • Isma Nuzullani Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan politik. Program studi Ilmu Administrasi Negara, Indonesia
  • Siti Alvina Maulidah Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan politik. Program studi Ilmu Administrasi Negara, Indonesia
  • Riyan Wijaya Kusuma Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan politik. Program studi Ilmu Administrasi Negara, Indonesia
  • Irvan Arif Kurniawan Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan politik. Program studi Ilmu Administrasi Negara, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5270

Keywords:

Permukiman kumuh, KIP, P2KP, PNPM Mandiri, Program KOTAKU

Abstract

Seiring dengan peningkatan laju penduduk yang terus menerus bertambah, maka lahan untuk bermukim juga akan semakin meningkat, dimana hal ini merupakan salah satu bentuk dari perkembangan permukiman yang bersifat negatif, dan dapat memicu adanya desteriorisasi lingkungan permukiman kumuh. Sebagai upaya menanggulangi peningkatan kawasan kumuh, pemerintah Indonesia menyusun program berupa program KIP, P2KP, PNPM Mandiri, dan Program KOTAKU. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mengunakan deskriptif analisis melalui data yang diperoleh dari studi literatur atau studi kepustakaan. Penggunaan studi literatur itu sendiri bertujuan untuk memperolah data dari hasil penelitian terdahulu dan kemudian di analisis untuk melihat bagaimana kronologis perjalanan program kota kumuh di Indonesia dari tahun 1969 hingga tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing dari program yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia dalam menanggulangi kawasan permukiman kumuh, salah satunya seperti program KIP, berhasil dalam meningkatkan fungsi infrasktuktur dari suatu daerah. Selain itu dalam program P2KP dikatakan dapat membantu Indonesia memasuki era baru dalam pengentasan kemiskinan dengan menurunkan angka krisis ekonomi dari 23,4% menjadi 17,75%. Kemudian pada pelaksanaan program PNPM Mandiri dikatakan telah berperan memberikan manfaat dalam membantu dan memberikan perubahan dalm kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya pada pelaksanaan program KOTAKU diketahui bahwa dapat mempermudah akses dan aktivitas masyarakat.

References

Badan Pusat Statistik. 2022. Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (40% ke Bawah) Menurut Provinisi (Persen) Tahun 2017-2019, Available online on https://www.bps.go.id/indicator/23/1561/1

Dianingrum, A., Faqih, M., Septanti, D. 2017. Development of Kampung Improvement Program in Surabaya Indonesia. The Internasional Journal of Engineering and Science (IJES); 6(7): 41047

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukinan Provinisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2017. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, Available online on https://dprkp.jakarta.go.id/uploaded/webcontent/wkeb6fz2twAguZ6JNjxef0tjouC3RLjh.pdf

Fathy, R. 2019. Community Action Plan (CAP) dan Kampung Improvement Program (KIP): Studi Komparatif Kebijakan Inklusif Tata Ruang Permukiman di Surabaya dan Jakarta. Indonesian Institure of Sciences: 1-10

Fitria, N., Setiawan, R., P. 2014. Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat. Jurnal Teknik Pomits, 3(2): 240-244

Fitri, D.A. 2021. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh di Daerah Perkotaan di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). Jurnal Swara Bhumi; 1(1): 1-9

Gazali, H., Kadir, A.G. 2013. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. Jurnal Ilmu Pemerintahan; 6(2): 177-122

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018 Program Kota Tanpa Kumuh: Program Kotaku Tingkat Kelurahan/Desa. Direktorat Jenderal Cipta Karya; 1-6

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan

Nurhasanah. 2019. Implementasi Kebijakan Program Kotaku dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Inovasi Sosial dan Politik; 1(1): 58-70

Machdi, E.I., dkk. 2022. Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik Indonesia; 88-95

Maresty, K., Astuti, W., Rini, E.F. 2019. Faktor Yang Mempengrauhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. Jurnal UNS; 1(1). 24-33.

Muta'ali, L. 2015. Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi.

Maulana. 2008. Dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Msyarakat di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Mangelang Tahun 2017 [Tesis]. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang: Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; 82-103

Setiawan, E., Rachima, I. 2020. Identifikasi Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Pusat Kota: Studi Kasus Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Prodi Arsitektur Institut Sains dan Teknologi Nasional: 1-12

Sitorus, H., Astuti, R.S., Purnaweni, H. 2020. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Jurnal Administrasi Semarang; 8(1): 74-94

Sukidjo. 2005. P2KP Sebagai Sarana Pemberdayaan untuk Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan; 2(3): 15-27

Supriyanto, D. 2017. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Dompak [Naskah Publikasi]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Susilowati, D.T., Rochwulaningsih, Y., Rinardi, H. 2020. Kampung Improvement Program: Obstacles and Implementation in Semarang 1978-1988. Indonesian Historitical Studies; 4(2): 2579-4213

Tontowi, A. 2010. Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret Surakarta; 57-112

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman

Wanasantha, M. A. 2019. Implementasi Program Kotaku: Studi tentang Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat pada Destinasi Wisata Kampung Biru “Arema” [Skirpsi]. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang: 1-22

Downloads

Published

05-01-2023

How to Cite

Huda, A. S. ., Nuzullani, I. ., Maulidah, S. A. ., Kusuma, R. W., & Kurniawan, I. A. . (2023). Kronologis Kebijakan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Tahun 1969-2021. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 115–128. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5270

Issue

Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023

Section

Articles of Research

Citation Check

License

Copyright (c) 2023 Ahmad Sabili Huda

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).