Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia

Abstract

Artikel ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Koperasi simpan pinjam dan UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, namun rentan terhadap masalah keuangan seperti permasalahan kredit macet dan penyelewengan dana. Dari permasalahan diatas, kami akan melakukan pengkajian lebih dalam mengenai peran OJK dalam melakukan sebuah pengawasan di lembaga koperasi simpan pinjam dan juga UMKM untuk meninimalisir terjadinya sebuah pelanggaran. Peran OJK dalam mengawasi sektor tersebut berasal dari kondisi ekonomi Indonesia yang memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja. OJK bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan stabilitas sektor keuangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dsb. Sumber data penelitian ini diambil  dari berbagai referensi yang ada di Google Schoolar, Garuda, dan Berita Ekonomi. Pembahasa artikel ini yaitu OJK mengeluarkan regulasi terkait sebagai bentuk pengawasan OJK seperti regulasi perpajakan dan regulasi pendanaan melalui program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, OJK juga melakukan beberapa kegiatan pengawasan seperti melakukan pencocokan antara laporan bank atau rekening koran dengan buku kas perusahaan. Dengan mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, OJK membantu memastikan bahwa koperasi simpan pinjam dan UMKM dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Saran dari penelitian ini, diharapkan kedepannya lembaga koperasi simpan pinjam dan UMKM dalam melaksanakan kegiatannya untuk bisa lebih berhati-hati sebab seluruh kegiatan baik koperasi maupun UMKM sekarang ini dilakukan pengawasan oleh lembaga pengawas jasa keuangan yaitu OJK. Untuk saran penelitian selanjutnya bisa diperluas cangkupan variable yang digunakan, seperti bisa ditambahkan sektor perbankan, asuransi, maupun sektor e-commerce.