Akibat Hukum Seseorang yang Ditetapkan dalam Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dalam Jual-Beli Saham

Abstract

Permasalahan didalam aspek keperdataan dewasa ini semakin beragam dan kompleks sehingga dibutuhkan pengaturan yang komperhensif didalam memenuhi keseleruhan hak keperdataan pada manusia sebagai salah satu subjek hukum perdata. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register No. 123/Pdt.P/2021/PN. Sby menetapkan seorang pemegang saham dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid) dimana aset kekayaan yang dimiliki berupa saham. Keadaan tidak hadir tidak dapat dikatakan sebagai meninggal dunia. Pasal 3 KUHPerdata ditegaskan bahwa tidak ada suatu bentuk penghukuman yang dapat mengakibatkan seseorang itu kehilangan hak keperdataannya, sehingga sekalipun subjek hukum secara eksistensial menghilang namun memiliki hak keperdataan yang tetap harus dipenuhi dan dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat saham serta mengetahui perlindungan hukum bagi orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid) didalam jual-beli saham. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan terkait dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang menitikberatkan penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin para sarjana. Hasil penelitian ini bahwa terdapat yang menjadi alasan seseorang dalam keadaan tidak hadir itu oleh karena ketidak mampuan memberikan kabarnya yang dapat berupa hambatan-hambatan sepertihalnya kecelakaan, perang, bencana alam, penyakit, dan lain lain. Akibat yang ditimbulkan bahwa syarat-syarat didalam pemenidahan hak atas saham tidak dapat dilaksanakan, sehingga bagi pelaksanaan hak keperdataan hak si tidak hadir diperlukan penetapan afwezigheid oleh Pengadilan Negeri setempat yang kemudian menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai bewindvoerder untuk melaksanakan kepengurusan atas orang yang tidak hadir.