Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas dalam Perkara Pembataan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA
DOI:
https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9078Keywords:
Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan IdentitasAbstract
Pada umumnya perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA disebabkan pemalsuan identitas. Penelitian ini meneliti tentang faktor penyebab pemalsuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut. Jenis penelitian kualitatf deskriptif dengan pendekatan metode Yuris Empiris. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA, yaitu: (1) “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama karena sulitnya memenuhi persyaratan izin poligami oleh Pengadilan Agama.” (2) “Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang sah.” (3) “Adanya kelemahan sistem pencatatan pernikahan di pemerintahan.”
References
Ahmad Rofiq. (2003). Hukum Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada.
Alimuddin. (2018). PERAN JAKSA DI PENGADILAN AGAMA, Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan. Garuda Mas Sejahtera.
Dahlan, A. A. (2013). Ensilopedi Hukum Islam. Iktia Baru.
Diana, F., & Suhartini. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Perkawinan Dalam Pembuatan Buku Nikah. Resam Jurnal Hukum, 8(September), 103–116.
Iswandi, A. (2021). REVIEW PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PENIPUAN PADA PENGADILAN AGAMA?: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung. Qonuni Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islm, 01(02), 76–88.
Kansil, C., & Kansil, C. S. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Rineka Cipta.
Mubarak, R., Munawir, Z., & Munthe, R. (2009). Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Peranan, 50, 190–200.
Nurjanah, S., Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2021). PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM Fakultas Syari ’ ah IAIN Metro Mahmudin Bunyamin Agus Hermanto. Muslim Heritage, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.
Rusli, T. (2013). PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TAMI. Pranata Hukum, 8(2), 156–167.
Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (pmh) dalam hukum pidana dan hukum perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1), 53–70.
Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2023 Zulkarnai HasibuanAuthors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).