Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru

Authors

  • Johan Pieter Elia Rumangun Universitas Paattimura , Indonesia
  • Novyta Uktolseja Universitas Paattimura , Indonesia
  • Welmince Arloy Universitas Paattimura , Indonesia
  • Maher Lawalatta Universitas Pattimura, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9430

Keywords:

Kebijakan, Penegakan, Hukum Pidana

Abstract

Penelitian dengan judul Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-pulau kecil Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-pulau kecil Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal (sosiolegal research dengan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini diarahkan untuk dapat mengkaji dan menganalisis Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-pulau kecil Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru. Hasil penelitian menunjukan Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat dari perbuatan perbuatan yang tidak diinginkan, sehingga dalam pemecahannya harus juga diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “in abstracto”.

References

Agoes ER, 2004, Implementasi Nasional Konvensi Hukum Laut 1982 (Makalah Loka Karya Hukum Laut Internasional) Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Cet.3, Kencana.

--------------------------, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Disertasi, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.

Cornelis Djelfie Massie, 2019, Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar Indonesia, Jawa Tengah, Pustaka Referensi.

Dahuri, R., 1996, Ekosistem Pesisir, Makalah/Materi Kuliah, IPB, Bogor.

Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Perikanan dan Kelautahn, 2003, Modul Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terpadu, Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta.

Ghofar, A., 2004, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan, Cipayung-Bogor.

Novianti, 2019, Permasalahan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perbatasan, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sulistyowati Irianto,2009, Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal, Jakarta, Yayasan Obor.

Downloads

Published

02-09-2023

How to Cite

Rumangun, J. P. E., Uktolseja, N., Arloy, W., & Lawalatta, M. (2023). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 20021–20028. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9430

Issue

Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023

Section

Articles of Research

Citation Check

License

Copyright (c) 2023 Johan Pieter Elia Rumangun

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).