Analisis Perlindungan Hak Cuti Hamil dan Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan di Indonesia

Abstract

Perlindungan hak cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan adalah aspek yang paling penting dalam hukum ketenagakerjaan, selain bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja peremupuan di tempat kerja, hal ini juga penting untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi yang sedang dalam kandungan, dan juga tempat kerja harus memastikan bahwa pekerja perempuan yang sedang hamil atau baru melahirkan memiliki kondisi kerja yang aman dan sesuai dengan keadaan mereka, contohnya seperti menghindari dari paparan bahan-bahan berbahaya.Pekerja perempuan setelah masa cuti hamil dan melahirkannya juga memiliki hak untuk bekerja kembali setelah masa cuti selesai, dalam artian mereka tidak boleh di pecat atau di rugikan karena mengambil cuti ini. Namun faktanya masih banyak ditemukan pada beberapa kontrak kerja di beberapa kerja di beberapa perusahaan yang mengharuskan wanita untuk mengundurkan diri dengan sukarela ketika pekerja perempuan itu hamil. Peraturan perburuhan nasional atau perjanjian kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf d UU No. 13/2003 jo. 1320 ayat (4) dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pengusaha yang akan mengatur/memperjanjikan hak cuti hamil dan cuti melahirkan, baik dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, tidak boleh mengatur/memperjanjikan yang menyimpang dari ketentuan normatif yang sudah menjadi hak pekerja/buruh.