Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Abstract

Keberagaman yang ada di Indonesia tidak dapat dinafikan untuk terjadinya saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dalam melangsungkan keturunan melalui jalur pernikahan. Dimana pernikahan sudah termaktub dalam setiap agama masing-masing dan akan disahkan oleh negara melalui lembaga pemerintahan yang berwenang mengenai hal itu. Namun, ada perblematika yang timbul ditengah-tengah masyarakat yang mempermasalahkan tentang bagaimana jika terjadinya pernikahan beda agama, apakah ada aturna hukum negara maupun hukum agama yang mengaturnya. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui hukum tentang pernikahan yang terjadi apabila kedua calon pengantin berasal dari agama yang berbeda berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan metode studi kepustakaan dalam mengolah data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang ditemukan dalam menelaah beberapa sumber dan informasi bahwa dalam hukum Islam sebagaimana yang diterangkan daalam al-qur’an bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan musyrik maupun kafir, kecuali perempuan ahli kitab. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia tidak ada yang menjelaskan hal tersebut, meskipun UU nomor 1 tahun 1974 berbicara mengenai pernikahan namun tidak menerangkan bagaimana jika perniakahan beda agama terjadi, hanya saja dalam aturan GHR yang diberlakukan oleh kepemerintahan Hindia Belanda dulu mengatakan bahwa pernikahan campuran atau pernikahan beda agama akan berlaku sesuai dengan aturan dan ketentuan dari agama dan kepercayaan masing-masing.