Problematika Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Authors

  • Eivandro Wattimury Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia
  • Alfian Reymon Makaruku Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.14011

Keywords:

Legislasi, Rancangan Undang-Undang, Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstract

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat revisi UU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR tidak ditempuh melalui prosedur dan tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, bahkan beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tersebut berpontesi memperlemah tugas, wewenang serta kedudukan KPK dalam memberantasi korupsi. Tujuan penulisan untuk menganalisis dan mengetahui urgensi revisi UU KPK, prosedur pembentukan UU yang tepat serta implikasinya terhadap KPK. Metode penulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengailisis secara deduktif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa salah satu urgensi revisi UU KPK karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamini kedudukan KPK berada dirumpun kekuasaan eksekutif, namun revisi UU KPK tidak melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga terdapat cacat prosedur, implikasinya bagi KPK tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara baik karena telah diperlemah melalui legislasi.

References

Astomo P, Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia, (Depok:Rajawali Pers, 2018)

Isra S, Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial, ( Cet ke-1, Depok: Rajawali PERS, 2019)

Kurniawan M, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, (Cet ke 1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007)

MD. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, (Cet ke-V: Rajawali PERS, 2012)

Mariyadi, Teori HukumTata Negara A Turning Point of The State (Salemba Humanika, 2012)

Pudyatmoko S. Y, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, (Jakarta:Grasindo, 2009)

Abudul Kadir Muhammad, HUkum dan penelitian hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya, 2004)

R. H. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:Grafindo Persada, 2006)

Styawati D, KPK Pemburu Koruptor, (Cet 1, Yogyakarta;pustakan timur 2008)

Jurnal Online

Charity Lim M, Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, (2017), Vol. 14, No. 03, Jurnal LEGISLASI INDONESIA <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/42> accessed 12 September 2019.

Fazzan, Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, (2015), Vol. 14, No. 2 Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/327/305> accessed 12 September 2019.

Ifrani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, (2017), Vol. IX, No. 3, Al”Adl <http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047> accessed 12 September 2019.

Junaidi V, Pelanggaran Sistematis, Tersturktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010, (2010), Vol. 7, No. 5, Jurnal Konstitusi <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk> accessed 12 September 2019.

Lumbuun Gayus T, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI, (2009), Vol. 6, No. 3, Jurnal LEGISLASI INDONESIA < http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/329 > accessed 12 September 2019.

Maulidi Agus M, Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum, (2017), Vol 24, No. 4, IUS QUIA IUSTUM < https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/9781> accessed 12 September 2019.

Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, (2009), No. 3, Vol. 16, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3856> accessed 12 September 2019.

Muttaqin. L dan S Eddy Muhammad, Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya, (2018), Vol. 4, No. 1, INTEGRITAS <http://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/146> accessed 12 September 2019.

Nugroho W, Menyusun Undang-Undang yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, (2013), Vol. 10, No. 3, Jurnal LEGISLASI INDONESIA <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kehumasan/majalah-dan-jurnal-ditjen-pp/2539-jurnal-legislasi-indonesia-volume-10-nomor-3-tahun-2013.html> accessed 12 September 2019.

Putera A, Dualisme Pengujian Undang-Undang, (2018), Vol. 15, No. 2, LEGISLASI INDONESIA <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/172> accessed 12 September 2019.

Samosir D, Faktor-faktor yang menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, (2015), Vol. 12, No. 4, Jurnal Konstitusi < http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1246> accessed 12 September 2019.

Simarmata J, Pengujian UU secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi; Apakah Keniscayaan, (2017), Vol. 14, No. 01, LEGISLASI INDONESIA <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/21> accessed 19 September 2019.

Simbolon Arliman L, Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, (2018), Vol. 02, No. 1, UR LAW Review <http://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1437> accessed 12 September 2019.

Srinita, Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan, (2016), Vol. 12, No. 02, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/179 > accessed 12 September 2019.

Widayati, Problematika Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang, (2017), Vol. IV, No. 1, Jurnal Pembaharuan Hukum <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1634> accessed 12 September 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Draf Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi, 8 Febuari 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi, 8 Febuari 2018.

Putera Aditya P, Capim KPK Nurul Ghufron Terganjal Faktor Usia, CNN Nasional, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190923110225-12-432911/capim-kpk-nurul-ghufron-terganjal-faktor-usia> Senin, 23 September 2019. Accessed 3 Oktober 2019

Purba Oliver D, 2 Mahasiswa Kendari Tewas Saat Demo, 13 Polisi Ditahan, <https://amp.kompas.com/regional/read/2019/09/30/21253831/2-mahasiswa-kendari-tewas-saat-demo-13-polisi-ditahan> Senin, 30 September 2019. Accessed, 3 Oktober 2019.

Rahmadan A, wakil ketua KPK sebut revisi UU KPK bentuk kebohongan Pemerintah-DPR, <http://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/05/17300271/wakil-ketua-kpk-sebut-revisi-uu-kpk-bentuk-kebohongan-pemerintah-dpr> kamis, 5 September 2019. Accessed 12 September 2019.

Downloads

Published

03-04-2022

How to Cite

Wattimury, E., & Makaruku, A. R. (2022). Problematika Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi . Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(1), 8667–8679. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.14011

Issue

Section

Articles of Research

Citation Check