Permohonan PKPU Oleh Pekerja yang Pesangonnya Telah Diputuskan oleh Pengadilan Phi

Authors

  • Muhidin Muhidin Universitas Surabaya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14271

Keywords:

PKPU, Pesangon, Pengadilan PHI, Pekerja, Permohonan, Penundaan, Pembayaran Hutang

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan proses hukum yang melibatkan pengajuan permohonan oleh pihak yang mempunyai utang yang belum dibayar kepada Pengadilan PHI. Dalam beberapa kasus, pekerja yang memenangkan persidangan terkait pesangonnya mengajukan permohonan kepada PKPU untuk menunda pembayaran pesangon yang telah diputus oleh Pengadilan PHI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dan memahami alasan penerapan PKPU oleh pekerja dalam rangka pesangon yang telah diputuskan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap beberapa kasus PKPU yang melibatkan pekerja dengan pesangon yang telah diputus oleh Pengadilan PHI. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, analisis dokumen hukum, dan telaah literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan PKPU oleh pekerja dalam perkara pesangon yang telah diputus oleh Pengadilan PHI dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain keuangan perusahaan, perubahan kondisi ekonomi, dan strategi hukum yang digunakan pekerja. Selain itu, persepsi pekerja terhadap risiko pesangon juga berperan penting dalam keputusan mereka untuk mengajukan PKPU.

References

Wulan, F. N., Pratikno, M. W. R., Agustina, R. E., Asih, P. S., & Putri, K. N. K. (2022, September). Labor Assistance In Obtaining Severance Rights At Phi (Industrial Relations Court). In Proceeding International Conference Restructuring And Transforming Law (Pp. 72-83).

Yono, S., Sulistiyono, A., Mashdurohatun, A., & Sari, R. M. P. (2020). Reconstruction Of Separate-Creditor Positions In The Process Declaring Bancruptcy In Indonesia Based On Justice Value.

Jatmiko, B. P. (2022). Akibat Hukum Perbedaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, 2(2), 411-431.

Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. (2020). Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. Jurnal Selat, 7(2), 237-277.

Thobari, T., Alauddin, R., & Rumkel, N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sela Yang Tertunda Tentang Upah Skorsin (Studi Kasus Perkara Nomor: 09/Pdt. Sus-Phi/Pn. Tte, Jucnto Putusan Kasasi Nomor 143 K/Pdt. Sus-Phi/2015. Khairun Law Journal, 4(1), 59-72.

Dewi, P. E. T., & Sumertajaya, I. K. S. W. (2021, December). Legal Protection For Workers’ Rights In Company Bankruptcy Due To The Covid-19 Pandemic In Indonesia. In 2nd International Conference On Business Law And Local Wisdom In Tourism (Icblt 2021) (Pp. 413-416). Atlantis Press.

Sartanto, A., Pamuncak, A. W., & Kurnianingsih, M. (2022, May). Settlement Of Industrial Relations Disputes Through Peace Agreements. In International Conference On Community Empowerment And Engagement (Iccee 2021) (Pp. 263-271). Atlantis Press.

Downloads

Published

22-03-2024

How to Cite

Muhidin, M. (2024). Permohonan PKPU Oleh Pekerja yang Pesangonnya Telah Diputuskan oleh Pengadilan Phi. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 12341–12349. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14271

Issue

Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024

Section

Articles of Research

Citation Check

License

Copyright (c) 2024 Muhidin

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).