Transformasi Politik Indonesia: Konversi NKRI Menjadi Serikat dan Penerapan Sistem Electoral College

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif transformasi sistem politik Indonesia, dengan fokus pada dua aspek utama: konversi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bentuk negara serikat, serta implementasi gabungan antara sistem Electoral College dan Popular Vote dalam pemilihan umum. Alasan utama memilih dua aspek ini adalah karena mereka mewakili solusi potensial untuk masalah yang ada dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia saat ini. Bentuk negara serikat dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang Java Centrist atau berpusat di pulau tertentu saja.Banyak orang beranggapan bahwa Indonesia tidak cocok menjadi negara serikat karena pengalaman Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 yang gagal. Namun, kegagalan RIS lebih disebabkan oleh pengaruh Belanda, bukan karena bentuk serikatnya. Negara serikat yang baru dapat dirancang dengan perjanjian yang melarang gubernur negara bagian mengganggu politik multilateral pemerintah pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis perundang-undangan. Berdasarkan tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem politik Indonesia menuju negara serikat dan penggabungan Electoral College dengan Popular Vote dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada dalam struktur politik dan pemerintahan saat ini.Namun, di sisi lain terdapat pertimbangan lain yang dapat menghambat, seperti potensi menyulitkan masyarakat dalam memahami sistem ini, menurunkan kepuasan masyarakat, dan proses yang rumit. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah. Gagasan untuk mengubah Indonesia menjadi negara serikat muncul dari keinginan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah dan memastikan pemerataan sumber daya. Konversi ini dipandang sebagai solusi untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.