Penerapan Sistem Merit ASN untuk Mewujudkan Good Governance Pada Kabupaten Pasaman Barat
DOI:
https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2119Keywords:
Sistem Merit, Aparatur Sipil Negara, Good GovernanceAbstract
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang penerapan sistem merit ASN untuk mewujudkan good governance pada kabupaten Pasaman Barat. Penelitian dilakukan pada pemerintahan yang sudah mengarah pada penerapan sistem merit, peneliti memilih di kabupaten Pasaman Barat.Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang disebut analisis deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif.Metode analisis keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan sistem merit ASN pada kabupaten Pasaman Barat belum dilaksanakan dengan maksimal, 2) belum terwujud good governance pada pemerintahan kabupaten Pasaman Barat karena sistem merit ASN belum dilaksanakan dengan maksimal dan pemerintahan Pasaman Barat belum memenuhi prinsip good governance, 3) faktor penghambat dalam penerapan sistem merit ASN untuk mewujudkan good governance pada kabupaten Pasaman Barat adalah intervensi politik dan Covid-19, 4) faktor pendukung dalam penerapan sistem merit ASN untuk mewujudkan good governance pada kabupaten Pasaman Barat adalah komitmen pimpinan, ASN yang memenuhi kualitas dan Tambahan Penghasilan Pegawai, 5) solusi agar penerapan sistem merit ASN untuk mewujudkan good governance pada kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan dengan maksimal yaitu ASN tidak terpengaruh oleh intervensi politik, pemimpin yang komitmen dalam menerapkan sistem merit ASN, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia aparatur.
References
Andi Sefullah, A. M. F. & M. F. S. (2020). Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Kalabbirang Law Journal, 2(1), 30–40.
Kalesaran Meisi. (2021). Penerapan Sistem Merit Menuju Pemerintahan Yang Terpercaya (Trustworthy Government). Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Kahtulistiwa (JIPSK), VI(1), 71–80.
Madjid, M. (2016). Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Morowali. Jurnal Katalogis, 4(8).
Miles, Matthew, and A. M. H. (2009). Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia.
Nur Khobiburrohma, E., Septiana Margareta, P., & Habbie Hasbullah, M. (2020). Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance. Transparansi?: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 3(2), 139–148. https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.900
Nurnadhifa, H., & Syahrina, L. (2021). Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Widya Manajemen, 3(2), 138–149. https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/widyamanajemen/article/view/1693
Rusliandy. (2019). Hambatan Implementasi Sistem Merit Pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan Kabupaten. Civil Service Journal, 13(1), 71–80.
Tamarengki, A. A., Liando, D., & Kumayas, N. (2019). Merit Sistem Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, 3(3), 1–8.
Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19. Dialogue:Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 1–18. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/8182
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2021 Nelfa Roza, Sufyarma M, Syahril Syahril, Irsyad Irsyad
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).