Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru (Studi Kasus PT United Tractors Cabang Pekanbaru)

Abstract

Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru agar mendapat prioritas dalam mencari kerja diwilayah kota Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini tingginya angka pengangguran di Kota Pekanbaru dan perusahaan swasta yang sebagai pelaksana kebijakan kurang dalam menampung Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru. Dilihat dari permasalahan yang ada tenaga kerja lokal semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dalam permasalahan ini. Pada penelitian ini menggunakan Teori Merilee S. Grindle dengan dua indikator besar dan satu indikator tambahan. Dalam buku Implemetasi Program CSR di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perusahaan yang tidak memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru dalam Studi Kasus PT United Tractors Cabang Pekanbaru. Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Pekanbaru Studi Kasus PT United Tractors Cabang Pekanbaru belum terlaksana dengan baik karena beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut belum terlaksana secara utuh. Pada Indikator Isi Kebijakan dengan 6 Sub Indikator, terdapat beberapa yang sangat sulit untuk tercapai pada sumber daya yang cukup besar tidak sejalan dengan sumber daya finansial dan sumber daya alam . Indikator Lingkungan Implementasi dengan 3 Sub Indikator terdapat kekurangan dalam memanfaatkan kekuasaan. Indikator Hasil Kebijakan 2 Sub Indikator yang berdampak langsung kepada masyarakat, masyarakat menerima tetapi hanya saja tidak merata hasil yang di dapat. Para pelaksana kebijakan pada dasarnya mendukung kebijakan ini, namun karena ada beberapa hal yang menghambat para pelaksana seakan tidak cocok dengan peraturan ini. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga tidak kondusif untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.