Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Perusahaan Penghasil Limbah ( Studi Kasus Peninjauan Komisi D DPRD Sumatera Utara Pada PT. Allegrindo Nusantara )

Main Article Content

Deva Kumala Sari
Marliyah Marliyah

Abstract

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat daerah adalah fungsi pengawasan. Pengawasan menjadi sangat penting dikarenakan pengawasan sebagai upaya untuk menjamin apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana- rencana. Sesuai dengan pengawasan Komisi D DPRD sumatera utara terhadap PT Allegrindo Nusantara, Perusahaan yang bergerak di bidang peternakan babi selama ini senter dan kerap dituding sebagai salah satu perusahaan penyumbang limbah terbesar ke danau toba di samping beberapa hotel dan kerambah jaring apung (KJA) yang terdapat di sekitaran kawasan danau tersebut. Perusahaan yang terdapat di kabupaten simalungun tepatnya di desa urung pane kecamatan purba kabupaten simalungun provinsi sumatera utara berdasarkan informasi selama ini disinyalir pada waktu-waktu tertentu tepatnya pada saat hujan turun sering membuka Bak IV penampungan miliknya untuk membuang limbah ke danau toba. Tindaklanjut: limbah cair tersebutkan di olah secara dengan benar, agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar, Limbah cair tersebutkan di jadikan kompos untuk masyarakat karena banyak juga masyarakat sekitar yang menjadi seorang petani.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sari, D. K. ., & Marliyah , M. . (2021). Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Perusahaan Penghasil Limbah ( Studi Kasus Peninjauan Komisi D DPRD Sumatera Utara Pada PT. Allegrindo Nusantara ). Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8580–8590. Retrieved from https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2358
Section
Articles of Research

References

Nawawi, Hadari H. 1995,PengawasanMelekatDiLingkunganAparaturPemerintah, Erlangga, Jakarta

DjohanDjohermansyah, 2003. KebijakanOtonomiDaerah.YasirWatampone, Padang Wasistiono, Sadu Dan OndoRiyani. 2001.

EtikaHubunganLegeslatif-EksekutifDalamRangkaPelaksanaanOtonomiDaerah. Bandung: Alqaprint,Jatinangor.

Winardi. J. 2000. Asas-AsasManajemen.Bandung Alumni.

Notulen Hasil Rapat Komisi D DPRD Sumtera Utara