Analisis Hukum terhadap Peranan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010

Authors

  • Yofiza Yofiza Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
  • Dede Kurniawan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
  • Soni Askar Sinaga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
  • Mhd Anggi Hermawan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
  • Raihan Ryanta Akbar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
  • Hamonangan Siregar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Keywords:

PPATK, Peranan, Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

Dengan diundangkannya UU PPTPPU, hukum TPPU di Indonesia mengalami pergeseran besar. Perubahan paling signifikan termasuk memberikan wewenang yang lebih bnayak kepada PPATK berbanding dengan undang-undang yang lama, meskipun tidak memberikan wewenang untuk menyelidiki. Beberapa wewenang baru termasuk penghentian dan pemeriksaan sementara transaksi, rekomendasi penyadapan, peraturan informasi, dan kerja sama dalam maupun luar negeri, baik multilateral serta bilateral. PPATK memiliki tugas strategis dan penting untuk program pemulihan aset, terutama dalam menyediakan informasi finansial untuk melacak harta kekayaan. Kewenangan PPATK untuk menjatuhkan sanksi administratif sangat terkait dengan penerapan Mekanisme tindakan yang dapat dijalankan

Downloads

Published

07-02-2025

How to Cite

Yofiza, Y., Kurniawan, D., Sinaga, S. A., Hermawan, M. A., Akbar, R. R., & Siregar, H. (2025). Analisis Hukum terhadap Peranan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 5675–5679. Retrieved from https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/25369

Issue

Section

Articles of Research

Citation Check