Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Penundaan Klaim Kepada Tertanggung

Abstract

Artikel ini menganalisis secara komprehensif pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi terhadap penundaan pembayaran klaim kepada tertanggung. Penundaan klaim, yang seringkali menimbulkan kerugian finansial dan ketidakpastian bagi tertanggung, merupakan isu krusial dalam praktik asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang melandasi kewajiban perusahaan asuransi dalam penyelesaian klaim secara tepat waktu, serta mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan apabila terjadi penundaan yang tidak beralasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait asuransi di Indonesia, prinsip-prinsip hukum kontrak, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memiliki kewajiban kontraktual dan undang-undang untuk memproses dan membayar klaim dalam jangka waktu yang wajar setelah seluruh dokumen lengkap dan persyaratan terpenuhi. Penundaan yang tidak proporsional dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang berimplikasi pada kewajiban pembayaran ganti rugi, termasuk bunga keterlambatan, kepada tertanggung. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan batas waktu penyelesaian klaim. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, edukasi konsumen, serta transparansi prosedur klaim guna meminimalkan kasus penundaan dan meningkatkan perlindungan bagi tertanggung.