Analisis Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara Mengenai Efektivitas Anggaran yang di Keluarkan
DOI:
https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3724Keywords:
DPRD, Efektivitas Anggaran, Pengetahuan AnggaranAbstract
Penelitian ini membahas tentang Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) mengenai Efektivitas Anggaran Yang Dikeluarkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengetahuan anggota dewan atas efektivitas anggaran yang dikeluarkan komisi E DPRD Provinsi Sumatra Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang penulis dapatkan melalui kegiatan wawancara dan studi kepustakaan. Komisi E Provinsi Sumatra merupakan salah satu dari lima komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra yang bergerak di bidang kesejahteraan rakyat. Komisi E DPRD Sumatera Utara melalui APBD melaksanakan fungsi anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai anggaran sangatlah penting dan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) haruslah memahami dari proses penganggaran agar mendapatkan output yang tepat sasaran dan tidak mengakibatkan kebengkakan anggaran.
References
Shalev, A. (2019). Political Background. Israel and Syria: Peace and Security on the Golan, 11–17. https://doi.org/10.4324/9780429039126-2
Studi, P., Syariah, A., Islam, U., & Sumatera, N. (n.d.). Tugas Dan Wewenang Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) Provinsi Sumatera Utara. x, 1–12.
Sudiarta, I. D. G., Sulindawati, N. L. G. E., & Sujana, E. (2014). Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publiksebagai Variabel Pemoderating (Studi Empiris pada Lembaga DPRD Kabupaten Bulelen. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 1(1).
Sitepu, A. P. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo (Studi Pustaka BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo).
Dewi, A. K., & Bharata, R. W. (2021). Tugas Dan Wewenang Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi), 9(1), 5-10.
Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. CERMIN: Jurnal Penelitian,3(2): 97-109.
Kurniawan, R., & Maulida, A. (2019). Mekanisme Pengawasan Dprd terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Yuridis UNAJA, 2(2), 1-14.
Witono, Banu. 2003. Optimalisasi Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah,jurnal akuntansi dan keuangan, vol. 2:151-168
Yudoyono, Bambang.2002. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Available At. http://www.depdagri.go.id
Werimon,Simson.2007. Pengaruh Partisipasi Masyrakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan dengan Pengawasan DPRD. Jurnal Akuntansi ke X. Juli.Makasar
Amalia, N. A., & Rokan, M. K. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8510-8517.
Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan KendalaKendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8234-8245.
Dendeng, W.F., Elim, Inggriani dan Wokas, H.R.N., (2020). Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Februari 2020, pp.48-54.
Setyaningsih, R., & Suradi, S. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Apbd Berbasis Anggaran Dan Pelimpahan Wewenang Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. 17 (3), 31-40.
Anthony, R.N. dan V. Govindarajan.2004. Management Control Systems, Eleventh Edition, McGraw-Hill Companies, Inc, U.S.A
Basuki Rachmat. 2001. Penataan Mekanisme dan Kelembagaan Pengawasan APBD oleh DPRD dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Abdul Halim. 2004.Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YPKN. Yogyakarta.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2022 Muhammad Hafiz, Juliana Nasution
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
