Strategi Reformasi Birokrasi Pendidikan Dan Kebijakan Kemendikbud
DOI:
https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4347Keywords:
Strategi reformasi birokrasi, kebijakan pendidikanAbstract
Melihat begitu kompleksnya permasalahan reformasi birokrasi pendidikan dan kebijakan kemendikbud terhadap mutu pendidikan, penting untuk segera dilakukan reformasi birokrasi pendidikan secara sungguh-sungguh melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kewenangan daerah untuk mengelola urusan pendidikan, dan memberikan kesempatan masing-masing satuan pendidikan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dengan cara ini, setidaknya kerancuan pandangan birokrat dimata publik dapat diminimalisir, kegiatan birokrasi pendidikan juga dapat berjalan secara efisien dan efektif. Strategi implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responbilitas harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik. Lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis ketimbang dijadikan sasaran ekploitasi dan kepentingan politis etis semata yang menegasikan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri
References
Azharighalib.wordpress.com/2008/07/28/Birokrasi-Pendidikan-Ditinjau-Dari-Perspektif-Ontologi.
Fatmawati, E. (2019). Kebijakan Pendidikan dalam Perspektf Peran Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat. JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management, 1(1), 58-76.
Lubis M & Scott J (1983). Mafia dan Korupsi Birokrasi, Jakarta::Yayasan Obor Indonesia.
Nawawi, Z (2013. Manajemen Pemerintahan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Nurkolis (2013). Potret Birokrasi Pendidikan Di Indonesia, JMP, Volume 2 No.1
Maria, D., et.al. (2018). Kesenjangan Birokrasi pendidikan Menuai Tanya Di Mata Publik. Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, 5(1), 36-41.
Rifai, M. (2011). Politik Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
Sarmila, S., et..al. (2021). Peran Birokrasi Dalam Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan. JURNAL MAPPESONA, 4(1).
Savira, atl al (2014). Kajian Strategi Reformasi Birokrasi Sektor Pendidkan, Jakarta: Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
Slamet, P. H. (2014). Politik pendidikan Indonesia dalam abad ke-21. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 33(3).
Tilaar, (2009). Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan, Jakarta: Rineka CIpta.
Wirt & Kirst (1982). The Politic of Education: Schools in Conflict. Berkeley: McCutchan Publishing Corporation
Zamroni, (2007). Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi Menuju Era Globalisasi), Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
