Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai Jaminan Kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali di Kabupaten Badung
DOI:
https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4712Keywords:
Penyelesaian Kredit Bermasalah, Jaminan Surat Keputusan (SK), Bank BPD BaliAbstract
Bank BPD Bali merupakan bank pemerintah provinsi bali yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank BPD Bali memiliki produk kredit yaitu kredit produktif yang diperuntukkan bagi debitur yang memiliki usaha dagang dan produk kredit konsumtif diperuntukkan bagi debitur perorangan yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan tidak tetap, yang sumber pengembalian kreditnya berasal dari gaji atau penghasilan usahanya. Pinjaman kredit perlu adanya suatu jaminan kredit yang berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang nasabah terhadap bank. Jaminan dapat berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan jaminan benda tidak bergerak seperti Tanah atau bangunan yang dilengkapi dengan Surat Hak Milik serta surat-surat sah lainnya. Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa merupakam jaminan benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit di Bank BPD Bali serta sebagai dasar hukum dalam penerimaan upah atau gaji setiap bulannya. Kendala yang dialami dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dikarenakan tidak bisa diperjual belikan seperti jaminan lain pada umumnya ketika terjadi kredit bermaslaah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa dan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kredi bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah di Bank BPD Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menganalisis berdasarkan fenomena terjadinya kredit bermasalah dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dan berpedoman pada teori keadilan dan teori penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Penelitian ini dilakukan di Cabang Pembantu (Capem) Bank BPD Bali di Kabupaten Badung dan Kantor Desa di Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu penyelesaian kredit bermasalah dengan penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) di Bank Pembangunan Daerah Bali serta dalam pemberian kredit perlu adanya monitoring langsung kepada perangkat desa yang mengalami kendala dalam pembayaran dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal seperti force mejure wabah covid-19 yang mempengaruhi pendapatan Perangkat Desa dan adanya keterlambatan pembayaran upah yang menyebakan Perangkat Desa megalami kendala dalam pemenuhan prestasinya.
References
ASTRIKA, YUNI. (2012). PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK. CABANG PS. GUNUNG RAYA KANDIS. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Bahsan, Muhammad. (2007). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kartika, Dwi. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pada Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Hal Terjadi Kredit Macet (Studi Di Bank Jatim Cabang Malang). Universitas Brawijaya.
LARASATI, AJENG PUTRI ARUM, Emirzon, Joni, & Sofyan, Hasan. (2021). EKSISTENSI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PT. BPR SUMSEL CABANG SEKAYU. Sriwijaya University.
Prasetyo, Budi Prana, & Gunadi, Ariawan. (2021). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan. Jurnal Hukum Adigama, 4(1), 305–328.
Putra, Anak Agung Bagus Wisada. (2019). PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KINERJA KARYAWANPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) BALI CABANG UTAMA DENPASAR. JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen), 1(4), 609–625.
Putri, Ikhlimah. (2021). ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM MEKAR CABANG SLAWI). Politeknik Harapan Bersama Tegal.
Riyadi, Selamet, & Rafii, Rais Muhcamad. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Bi Rate, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. Perbanas Review, 3(2).
Sukarno, Karmila Sari. (2016). Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Perbankan.
Verawati, Verawati, & Safrina, Safrina. (2019). Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 3(3), 647–662.
Wahyuni, Niniek. (2017). Penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 1(1).
Yumaheni, Ni Luh Nyoman Ade, & Sukranata, Anak Agung Ketut. (2022). ANALISIS HUKUM RESTRUKTURISASI PADA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 11(1), 199–212.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2022 Ni Luh Putu Putri Prami DewiAuthors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
