Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Studi Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tegalgondo Kabupaten Malang)

Authors

  • Hellanda Widiyanti Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang , Indonesia
  • Nurul Umi Ati Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang , Indonesia
  • Hayat Hayat Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang , Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5055

Keywords:

Evaluasi Kebijakan Publik, PKH, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

Pemerintah Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan salah satu contoh instansi pemerintahan desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Banyaknya masyarakat miskin pada desa tersebut menyebabkan pemerintah desa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat pada Desa Tegalgondo Kabupaten Malang, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu deskriptif kualitatif dan untuk pengumpulan data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan KPM tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal tersebut terlihat dari banyaknya KPM yang mengalami peningkatan taraf hidup, graduasi kepesertaan, mampu untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan kemudahan untuk mengakses fasilitas pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Adanya komitmen kuat dari Pemerintah Desa dalam mengubah pola pikir KPM untuk berkembang. Selain itu, adanya peran aktif KPM untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan mengikuti pelatihan, dan pendamping yang bersentuhan langsung memudahkan untuk mengetahui perkembangan KPM. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu keterlambatan pencairan dana dari jadwal yang telah ditentukan dan tidak cairnya dana PKH bagi peserta aktif dikarenakan tidak sinkronnya data. Dalam hal ini diperlukan adanya peningkatan pelatihan SDM, dorongan perubahan pola  pikir KPM, dan melakukan update data KPM setiap tahunnya.

References

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 2019-2021. Retrieved from https://malangkab.bps.go.id/indicator/23/81/1/jumlah-penduduk-miskin.html

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2021). Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur September 2020 mencapai 11,46 persen. Retrieved from https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1229/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-september-2020-mencapai-11-46-persen-.html

Badan Pusat Statistik (BPS) https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-danketimpangan.html. Diakses pada Minggu 24 Oktober 2021

Hayat. (2018). Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi).Edisi Pertama. Malang: Intrans Publishing. hlm.12.

Hayat. (2016). Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.20, No.2, hlm.176

Hayat. (2019). Hukum dan Kebijakan Publik. Bandung: PT. Refika Aditama.hlm. 40

Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Hayat, SH Turohman, dan Y.Cikusin. (2018). Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemerintah, Vol.8, No.2, hlm.150.

Hidayat AS, Afifuddin, Hayat. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.Journal Inovasi Penelitian, Vol.2, No.5. hlm.33

Juliana. (2018). ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN (STUDI KASUS: KELURAHAN BAGIAN DELI SEBERANG, KECAMATAN MEDAN BELAWAN, KOTA MEDAN). hlm. 21.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007

Moloeng. (2016). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, H. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Putri EA, Slamet Muchsin, dan Hayat. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak di Era Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kapuaten Tanah Bambu).Jurnal Respon Publik, Vo.15, No.7, hlm.33.

RF Dwi Cahya. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Repository IPDN , hlm.19.

Umi Kalsum, Nurul Umi Ati, dan Hayat. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kebijakan UU No.10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Ampelgading Tamansari 60 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang). Jurnal Vol. 13, No.6, hlm. 70.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

Winarno Surachmad. (2002). Evaluasi Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. hlm.206

Downloads

Published

09-08-2022

How to Cite

Widiyanti, H. ., Ati, N. U. ., & Hayat, H. (2022). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Studi Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tegalgondo Kabupaten Malang) . Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 16484–16490. https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5055

Issue

Section

Articles of Research

Citation Check