Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi pada Kantor Syabandar Utama Makassar)

Authors

  • Sjech Idrus Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
  • La Ode Husen Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
  • Nurul Qamar Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.6275

Keywords:

Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan Laut

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut di Kantor Syabandar Utama Makassar, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut di Kantor Syabandar Utama Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kantor Syabandar Utama Makassar, kemudian dilakukan analisis kuantitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut di Kantor Syabandar Utama Makassar kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pada proses penegakan hukumnya masih ditemukan beberapa masalah baik dari profesionalsime dari penyidik; kurangnya kordinasi antara PPNS Syabandar Utama Makassar dengan gugus tugas lainnya seperti Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; serta minim saksi ahli di bidang baku mutu lingkungan yang terdapat pada wilayah Kota Makassar. 2). Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh proses penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan laut oleh PPNS Syabandar Utama Makassar adalah substansi hukum.

References

Emil Salim. 1982. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Mutiara. Jakarta.

Harun M.Husen. 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.

Hasjim Djalal. 1979. Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. Percetakan Ekonomi. Bandung.

Joko Subagyo. P. 1991. Hukum Laut Indonesia. Penerbit Reneka Cipta. Jakarta.

Juajir Sumardi, 1996. Hukum Pencemaran Laut Transnasional. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Lawrence M. Friedman. 1984. American Law: An Introduction. W.W. Norton & Company. New York.

Leden Marpaung. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja. 1978. Bunga Rampai Hukum Laut. Bina Cipta. Bandung.

Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Putra Harsa. Surabaya.

Mohtar Kusumaatmadja. 1978. Bunga Rampai Hukum Laut. Bina Cipta. Jakarta.

Munir Fuady. 2013. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Kencana. Jakarta.

Niniek Suparni. 1994. Pelestarian, Pengeloaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika. Jakarta.

Nunung Mahmudah. 2015. Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

P.A.F Lamintang. 2012. Delik-Delik Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Sinar Grafika. Jakarta.

R. Abdoel Djamali. 2013. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Satjipto Raharjo. 2000. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru. Bandung.

Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sudaryo. et. al. 2017. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Muhammadiyah University Pers. Surakarta.

Syahrul Machmud. 2007. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. PT. Mandar Maju. Bandung.

Syamsul Arifin. 1993. Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Penerbit USU Press. Medan.

Teguh Prasetyo. 2010. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Nusa Media. Bandung.

Takdir Rahmadi. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tri Andrisman. 2011. Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Abdul Muthalib Tahar, et.all. 2012. Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Lampung. Volume 6 Nomor 1 Januari. 2012.

Tri Melati Mokodompit. 2021. Kajian Tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Pencemaran Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut. Jurnal Lex Administratum. Universitas Sam Ratulangi. Volume IX Nomor 3 April. 2021.

Downloads

Published

13-05-2023

How to Cite

Idrus, S. ., Husen, L. O. ., & Qamar, N. . (2023). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi pada Kantor Syabandar Utama Makassar) . Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), 3750–3761. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.6275

Issue

Section

Articles of Research

Citation Check