Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kulon Progo

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak di Kulon Progo; hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kulon Progo; dan cara mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kulon Progo.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif.Berdasar hasil penilitian disimpulkan bahwa, Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Kulon Progo dimulai dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan. Proses penyidikan dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor. Upaya perlindungan tersebut juga diimplementasikan pada waktu pemeriksaan korban, dimana korban diperiksa di ruang tersendiri, yaitu Ruang UPPA. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan tehadap korban serta mempermudah pemeriksaan terhadap korban agar korban lebih terbuka dan nyaman dalam memberi keterangan. Hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap Hambatan-hambatan dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Kulon Progo, antara lain hambatan yuridis; hambatan sumber daya manusia; hambatan kesadaran korban; dan hambatan kurangnya fasilitas. Cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut: Terhadap hambatan yuridis, diatasi dengan melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP dan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP yang mengatur tentang ganti rug yang diberikan terhadap korban dan mendesak agar segera dibuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hambatan dari sumber daya manusia, diatasi dengan peningkatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas; hambatan dari kesadaran korban diatasi dengan meningkatkan kesadaran korban terutama dari keluarga, sehingga perasaan enggan, malu ataupun takut untuk melapor bisa dikurangi. Hambatan dari kurangnya fasilitas diatasi peningkatan fasilitas, seperti ruangan UPPA perla direhab.